Mengurai China memang panjang, namun catatan ini dimulai sejak awal abad ke-20, ketika ia mencoba melibatkan diri dalam kancah perdagangan global, maka wilayah pesisir menjadi makmur sedangkan daerah pedalaman ---sekitar 160 km dari pantai dan 1.600 km arah barat--- masih melarat. Inilah persoalan mapping kependudukan yang mendasar. Keberadaan kaum miskin sebagian besar di sebelah barat wilayah pesisir yang memang lebih kaya. Perbedaan kekayaan ini berdampak pada “ketegangan sosial” antara kaum pesisir dengan orang-orang dari pedalaman.
Sukses China kini tak lepas dari kiprah Mao Zedong dekade 1927-an. Ia melakukan long march ke pedalaman-pedalaman guna mencairkan “ketegangan” kedua golongan tersebut. Mao meningkatkan jiwa juang kaum pedalaman untuk mampu bersaing dan “menaklukkan” wilayah pesisir. Pada akhirnya ia pun mengambil keputusan menutup China dari dunia luar (perdagangan internasional) agar lebih bersatu dan setara. Mungkin inilah titik awal kenapa ia dijuluki sebagai Tirai Bambu, negeri yang tertutup bagi dunia luar!
Agaknya untuk saat ini, pemerintah telah mempunyai format cocok tentang kekayaan dalam mencapai stabilitas. Menurut George Friedman, ada tiga kepentingan inti yang dianggap strategis oleh China karena bermuara kepada perwujudan kesejahteraan (kepentingan nasional) di dalam negeri.
Stategi pertama ialah membangkitkan dan “membeli” loyalitas warganya melalui kerja massal; rencana ekspansi industri dengan cara memaksimalkan kerja sebagai tujuan namun sedikit pemikiran soal pasar, karena pemasaran menjadi domain atau urusan negara; tabungan swasta dimanfaatkan untuk membiayai industri, meninggalkan sedikit modal dalam negeri untuk membeli output; dan terutama ekspor harus sesuai permintaan pasar dunia.
Strategi kedua bahwa desain industri China berbasis produksi yang lebih daripada kebutuhan (konsumsi) nasional. Artinya kegiatan ekspor dilakukan setelah tercukupi dahulu konsumsi internal. Kemudian impor bahan baku dilakukan manakala ia mengekspor barang-barang ke seluruh dunia. Dengan demikian, China memastikan dahulu permintaan internasional atas ekspornya, termasuk berbagai kegiatan investasi uang di negara-negara konsumen guna membangun akses hingga ke jalur global.
Strategi ketiga ialah kontrol stabilitas atas empat “wilayah penyangga” yang meliputi Mongolia Dalam, Manchuria, Xinjiang dan Tibet. Mengamankan daerah penyangga identik dengan melindungi China dari serangan Rusia, India atau negara lain di Asia Tenggara, kendati rata-rata daerah penyangga telah memiliki “hambatan” baik hutan, gunung, padang rumput maupun gurun Siberia ---- dimana tercipta pertahanan secara alami yang membuat setiap upaya penyerangan dari luar selalu dalam posisi lemah.
Adapun urgensi wilayah penyangga berdasar mapping kependudukan, selain suku Han yang mendominir China, ada empat suku lain non-Han yang tersebar serta merupakan kelompok mayoritas di daerah penyangga.
Antara Krisis, Masalah Pedalaman dan Wilayah Peyangga
Tampaknya krisis ekonomi global yang menimpa Uni Eropa (EU) dan Amerika Serikat (AS) selaku pelanggan utamanya, berimbas sangat negatif terhadap ekspor barang di kedua kawasan tadi. Di satu sisi, ia belum mampu secara maksimal meningkatkan permintaan domestik dan jaminan akses global terutama melalui perairan, sedang di sisi lain intensitas kepentingan AS terlihat mulai hilir-mudik dan “mancing-mancing” di Laut China dan sekitarnya.
Tekanan ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi China. Misalnya kekayaan laut yang melimpah pun ternyata tergantung dari perdagangan yang kini mulai goyah. Maraknya kemiskinan di daerah pedalaman membutuhkan banyak subsidi, tetapi karena pertumbuhan ekonomi melambat secara substansial akibat krisis, maka bantuan pun sulit direalisasi.
Ada dua wilayah penyangga China yang hingga sekarang masih dikategorikan “rawan”. Terdapat unsur-unsur perlawanan, di Tibet dan Xinjiang gigih menentang “pendudukan” suku Han yang sengaja di-drop oleh pusat. Dalam perspektif stabilitas, lepasnya kedua daerah ini dapat menimbulkan gangguan bagi kedaulatan China. Misalnya, ancaman India melalui utara Himalaya bisa menciptakan radikalisme Islam di Xinjiang; Tibet pun berpotensi membuat “kegaduhan” internal dan lainnya.
Memang perang terbuka antara China dan India akan sulit terjadi karena hambatan Himalaya. Dalam logika militer modern, droppinglogistik dalam skala besar dalam peperangan relatif lama akan mengalami hambatan dengan kondisi medan seperti itu. Bila kelak terjadi clash, maka pertempuran-pertempuran kecil mungkin lebih efektif. Kedua negara telah “saling mengancam”, apalagi coba-coba hendak membangun kekuatan militer di sekitar gunung dan menyeberangi Himalaya.
Bagi India, gangguan akan muncul jika pasukan China memasuki Pakistan dalam jumlah besar, sebaliknya bagi China gangguan timbul bila pasukan India masuk melalui Tibet. Yang berlangsung sekarang ialah saling intip dan waspada. China menciptakan “skenario” seolah-olah mengirim pasukan via Pakistan, meskipun Pakistan sendiri sesungguhnya tidak memiliki kepentingan dengan pendudukan China bila kelak ia mampu menduduki India. China pun demikian, tidak ada minat untuk melakukan operasi keamanan di Pakistan
Berbeda dengan China, justru India memiliki minat mengirimkan pasukan ke Tibet bila terjadi revolusi nanti. Karena bagi India, kemerdekaan Tibet tanpa kehadiran tentara Beijing akan menarik perhatian dunia. Dalam perspektif hegemoni India, persoalan Tibet sebenarnya hanya masalah pengelolaan saja. Dan disinyalir pemberontak-pemberontakan Tibet mendapat dukungan dari India meski dalam skala minimal sehingga tidak akan mengancam kendali China.
Persoalan dominasi suku Han di wilayah-wilayah penyangga sebenarnya bisa direduksi dengan pengelolaaan yang baik melalui beberapa upaya sehingga bisa memperbaiki reputasi China di forum internasional. Kuncinya adalah stabilitas wilayah pedalaman. Tetapi bila porsi ini diserahkan sepenuhnya kepada suku Han maka kontrol terhadap daerah penyangga justru melonggar. Itulah dilematisnya.
Memelihara wilayah pedalaman memerlukan transfer berbagai sumberdaya. Hal ini bermakna harus menumbuhkan ekonomi pesisir guna menghasilkan modal untuk transfer (subsidi) daerah pedalaman. China memang jauh dari revolusi namun dekade ini ketegangan sosial terus meningkat.
Mempertahankan kestabilan pedalaman merupakan tantangan besar. Ritme antara model kerja, pasar profibialitas, sumberdaya dan jaringan antara supply and demand mutlak harus dikendalikan. Faktor yang akan mengganggu ialah inflasi karena meningkatnya subsidi bagi kaum pedalaman, otomatis mengurangi daya saingnya terhadap eksportir lain di tingkat global.
Inilah tantangan strategis China. Tantangan yang hanya dapat diatasi dengan meningkatkan profibilitas pada aktivitas ekonomi, sehingga mustahil dihadapi dengan produk yang bernilai rendah. Solusinya barangkali ialah memulai dengan manufaktur dan produk yang memiliki nilai tambah (sepatu, motor, mobil dll). Tetapi konsekuensi yang muncul perlu tenaga kerja terdidik dan terlatih. Selain butuh waktu yang relatif lama juga akan bersaing secara langsung melawan negara-negara industri mapan seperti Jepang, Jerman, AS dan lainnya. Inilah medan tempur strategis bagi China yang mutlak harus direbutnya bila ingin mempertahankan stabilitas.
Kelemahan dan Kekuatan Militer
Selain terdapat masalah ekonomi, persoalan militer pun tak kalah pelik. Misalnya dari aspek geostrategi, sistem pertahanannya sangat tergantung pada laut lepas, sedang konfigurasi Laut China Selatan dan Laut China Timur sangat mudah diblokade dari luar. Laut Timur terbentang di antara pulau-pulau Korea, Jepang dan Taiwan, kemudian Laut China Selatan lebih tertutup lagi yakni pada bentangan antara Taiwan, Filipina, Indonesia dan Singapura. Keprihatinan besar Beijing saat ini adalah rencana blokade oleh AS yang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian China secara menyeluruh. Barangkali inilah shock and awe yang tengah dijalankan oleh AS dalam rangka “melemahkan” China, belum lagi bakal muncul ancaman dari Taiwan, Korea Selatan, Philipina dan lainnya.
Dekade 2008-an kekuatan militernya memang terbesar kedua setelah AS, namun pada tahun 2011-an Rusia mampu menyalip sehingga kini menempati urutan ketiga. Menurut Dewi Fortuna Anwar dalam diskusi ASEAN-US Relations: What Are the Talking Points? yang digelar di @america Mall Pacific Place Jakarta, Senin (5/3/2012). “Hingga saat ini anggaran militer AS jauh lebih besar dari jumlah anggaran sebagian negara-negara besar," katanya, sekalipun anggaran belanja militer sebagian negara-negara besar seperti Jepang, Inggris, Rusia ditambah dengan anggaran militer ke sepuluh negara ASEAN bahkan anggaran militer AS masih tetap yang tertinggi.
Data 2011 anggaran militer AS berjumlah 692 milyar USD, bandingkan dengan China sekitar 100 milyar USD, Rusia 56 milyar USD, India 36,030 milyar USD, atau Iran 9,174 milyar USD dan sebagainya (www.globalfirepower.com).
Rincian selanjutnya adalah sebagai berikut. Saat ini, The People’s Liberation Army (PLAN) memiliki 250.000 tentara yang didalamnya termasuk 35.000 tentara Coastal Defense Force (Pasukan Pertahanan Lepas Pantai). Sedangkan infantri marinir lautnya berjumlah 56.000 tentara. Belum lagi termasuk 56.000 Aviation Naval Air (Pasukan Unit Udara Angkatan Laut).
Bukan itu saja. Jumlah kapal selam milik PLAN pun boleh dibilang cukup fantastis. Saat ini China memiliki 972 unit kapal selam. Kemajuan yang sangat pesat mengingat sebelummnya PLAN hanya memiliki 35 unit kapal selam. Sedangkan kapal pembawa rudal juga meningkat dari 20 menjadi 100 buah.
Dengan demikian, postur angkatan bersenjata China diprediksi akan semakin meningkat, sehingga pada 2015 mendatang, China diyakini akan memiliki anggaran militer dua kali lipat dari yang saat ini sebesar 100 miliar dolar AS. Suatu fakta yang tentunya mencemaskan bagi Amerika dan Uni Eropa, apalagi bagi berbagai elemen yang meyakini prediksi Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization. Dalam bukunya tersebut, pakar politik Amerika dari Universitas Harvard tersebut memprediksi akan meletus perang terbuka AS-China, dan melibatkan polarisasi baru antara AS-Uni Eropa versus China-Negara-negara Islam.
Begitupun,dengan data yang tersaji tersebut di atas, tetap saja China belum bisa dikatakan telah memiliki angkatan laut handal. Hingga saat ini China masih dalam proses penyelesaian kapal induk pertama. Angkatan lautnya tidak cukup kualitas, kuantitas dan pengalaman untuk bertempur melawan militer AS dan sekutu. Sejak usai Perang Dunia II, geliat militer China belum memiliki kelompok tempur kapal perang yang teruji dan tidak pernah lagi memiliki laksamana tangguh seperti kisah Cheng Ho dulu.
Strategi Kontra
Tampaknya China memahami masalah ini. Dalam rangka mencegah blokade laut oleh AS, selain tahun ini (2012) menaikkan budget militernya hingga 11% lebih, ia juga membangun kapal selam besar sebagai strategi kontra. Kemudian mengembangkan rudal anti kapal yang mampu menembus kapal perang bahkan kapal induk sekalipun.
Pada satu sisi, China juga memiliki sistem rudal darat yang mampu menangkis serangan rudal jelajah, kemudian kini mempunyai pesawat terbang siluman, pesawat tanpa awak saat ini masih dalam pengembangan, namun di sisi lain strategi rudal akan bekerja dengan baik bila memiliki kemampuan intai efektif. Artinya rudal tidak dapat menghancurkan kapal jika tidak tahu posisinya, lalu ia pun membangun teknologi smart satelit sebagai supporting system dalam perang rudal kelak.
Selain itu kemampuan China dalam pertempuran jangka lama masih belum teruji. Kendati kekalahannya sewaktu ia menyerang Vietnam tahun 1979-an tidak boleh dijadikan patokan, karena kemampuan militernya telah melesat jauh daripada sebelumnya, kini terbesar ketiga setelah AS dan Rusia.
Strategi kontra lain ialah berusaha mendapat akses pelabuhan di beberapa negara di kawasan Lautan Hindia dengan membangun pelabuhan di Myanmar, Pakistan, Kolombo dan Sri Lanka, termasuk membangun rel serta sistem transportasi jalan sebagai infrastruktur menuju pelabuhan-pelabuhan tersebut. Tetapi yang urgen ialah memelihara hubungan politik dengan negara yang diakses terutama beberapa negara yang memiliki kadar ketidakstabilan tinggi seperti di Myanmar, Pakistan dan lainnya.
Inilah salah satu kepentingan stategis lagi fundamental bagi China. Ia pun tidak boleh berasumsi bahwa dengan membangun sebuah pelabuhan akan memberikan akses tak terbatas di negara tersebut, sebab jalan dan jalur rel mudah disabotase gerilyawan suatu negara, atau mudah dihancurkan melalui serangan udara. Dengan demikian, Beijing harus mampu mengendalikan situasi politik di negara tuan rumah dalam waktu lama. Dan jaminan atas kendali pada negara lain mutlak harus memiliki kekuatan besar untuk memaksa akses ke pelabuhan dan sistem transportasi.
Semenjak Komunis mengambil alih kekuasaan, China jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan operasi militer secara ofensif. Hanya sekali-sekali saja. Suksesnya invasi ke Tibet bukan jaminan kehebatan militernya, karena daya tempur unsur-usur perlawanan memang tidak maksimal. Demikian pula intervensi ke Korea mengalami kerugian karena biaya relatif besar namun menemui jalan buntu. Hal ini membuat ia harus berhati-hati di masa depan. Yang memalukan ketika ia menyerang Vietnam tetapi menderita kekalahan (1979). Dengan demikian, setidaknya “bangunan militer”-nya kini telah mengadopsi beberapa pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu.
Semenjak dekade 1980-an, China telah menyerahkan tanggung jawab internalnya kepada polisi, pasukan perbatasan dan pasukan keamanan internal lainnya yang telah diperluas serta terlatih dalam rangka menangani ketidakstabilan sosial. Pengalaman atas konflik internal di masa lalu telah meletakkan pula The Peoples’s Liberation Army (PLA) atau Tentara Pembebasan Rakyat sebagai organ yang ditunjuk dalam rangka mengendalikan konfigurasi sosial di dalam negeri hingga level terburuk. PLA adalah secondery force selain militer, ia dipersiapkan dalam rangka menghadapi tantangan pendudukan dari Myanmar, atau Pakistan misalnya, intinya adalah mengendalikan situasi internal bukan untuk proyeksi keluar.
Secara fisik ia mampu mengendalikan di dalam tetapi kontrol terhadap negara-negara tetangganya sangat terbatas. Salah satu kelemahanya ialah ketidakmampuan dalam penyediaan logistik perang jarak jauh dengan waktu lama disebabkan faktor alam, infrastruktur transportasi, serta dikelilingi oleh negara-negara yang secara politis berseberangan. Solusi sederhana bagi China, terutama untuk kontrol eksternal ialah membuka jalur-jalur laut dan metode gerilya bersenjatakan rudal, ranjau dan kalal selam. Ini yang seharusnya dibangunnya.
Strategi Politik
Melihat fakta di atas, tampaknya China menghadapi masalah strategi yang cukup signifikan. Sepertinya ia belum mampu jika melawan AS dan sekutu di perairan. Kontra strategi yang diterapkan pun belum sepenuhnya efektif mengingat biaya besar dan kondisi akses politik yang tidak pasti di negara-negara di sekitar Lautan Hindia. Apa boleh buat. Tuntutan menciptakan kekuatan guna mampu menjamin akses politik diluar, justru bertentangan dengan persyaratan keamanan dalam negerinya sendiri. Ya. Kekuatan dominan angkatan laut dunia saat ini adalah Paman Sam beserta koalisi dengan puluhan kapal induk diiringi kapal freegat serta ratusan kapal selam siap tempur, belum lagi pangkalan militer yang tersebar di berbagai belahan dunia.
Upaya menetralisir kelemahan strateginya, China mencoba melibatkan sebagai bagian yang urgen bagi AS itu sendiri. Misalnya surat utang sebesar 1,107 triliun USD per September 2011 milik AS (CNBC, 2/2/2012) yang dipegang oleh China memang bisa menjadi kartu truf dalam satu sisi, kendati belum menjamin sepenuhnya terutama sisi politik global.
Pengalaman Libya merupakan contoh riil. Kepercayaan diri Gaddafi yang berbasis keyakinan bahwa ia tidak akan diserang oleh AS dan NATO karena disamping tengah menjalin konsesi minyak beberapa perusahaan minyak milik Barat, juga Barat memiliki utang sekitar 600 milyar USD kepada Libya. Dari aspek politik ternyata bertolak belakang. Resolusi PBB nomor 1973 tentang No Fly Zone merupakan jawaban fatal atas “kesalahan keyakinan”-nya Gaddafi kepada Barat. Seri baru perang kolonial yakni utang dibayar bom dan perampokan internasional berkedok pembekuan aset-aset di luar negeri pun diterapkan oleh AS dan sekutu terhadap Libya (baca: Perampok Internasional dan Utang Dibayar Bom, di www.theglobal-review.com). Libya kini porak-poranda.
Persepsi kebangkitan China memang tak bisa dipungkiri siapapun, namun mengingat masih besarnya tantangan internal sementara postur militernya tengah berformat mencari bentuk ideal merujuk geostrategi dan geopolitik, maka dibutuhkan kajian secara mendalam oleh think-tank Beijing jika memutuskan hendak melawan AS dan sekutu di wilayah perairan.
Rekomendasi
“Setiap sistem dominasi tergantung kekuatan militer, tetapi selalu membutuhkan pembenaran ideologis” (Jean Bricmont).
Menaksir kemampuan China dari teori ini, tampaknya kedua elemen sebagai syarat pokok yakni power militer dan senjata ideologis belum dimilikinya. Jujur saja, China tidak punya citra ideologis guna “menerobos” lorong-lorong politis negara lain dan juga belum memiliki power militer dalam rangka akses politis di luar kendati kekuatan militernya ketiga terbesar di dunia. Berbeda dengan AS yang mampu menebar ideologis melalui paket demokrasi, HAM dan lingkungan (DHL) serta para personel dan pangkalan militer, capacity building bahkan doktrin militernya bertebaran di banyak negara.
Pendekatan asimetris (non militer) China dianggap luar biasa, bahkan ditakuti oleh jajaran negara Barat di Afrika, Asia, Timor Leste dan lainnya. Hal ini menjadikan China lebih populer daripada kelompok negara Barat yang sering usil dengan urusan internal negeri lain. Namun langkah asimetris bukanlah jaminan, selain tidak memiliki efek signifikan bila terjadi perang terbuka nanti, niscaya akan mengendala ketika merambah suatu negara yang secara ekonomi telah mapan serta sudah mampu mengelola “jati diri”-nya secara berkelanjutan seperti Brazil, Venezuela, Bolivia, Iran dan lainnya.
Namun demikian ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian kita secara seksama terkait postur kekuatan angkatan bersenjata China yang cenderung kian meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data kekuatan militer China yang berhasil dihimpun oleh tim riset Global Future Institute(GFI), kekuatan angkatan bersenjata China bagaimanapun juga tetap tidak boleh diremehkan, bahkan oleh Amerika Serikat sekalipun.
Tentara Aktif berjumlah 2.255.000 (dua juta duaratus limapuluh lima ribu) orang. Tentara cadangan, 800.000(delapan ratus ribu) orang. Paramiliter aktif 3.969.000(tiga juta sembilanratus enampuluh sembilan ribu) orang.
Angkatan Darat, China memiliki senjata berbasis darat sejumlah 31.300, tank sejumlah 8200, kendaraan pengangkut pasukan sebesar 5000, meriam sejumlah 14.000, senjata pendorong 1.700, sistem peluncur roket 2.400, mortir sejumlah 16.000, senjata kendali anti tank 6500, dan senjata anti-pesawat 7.700.
Di matra laut, China pun cukup berjaya. Kapal perang, berjumlah 760 unit, kapal pengangkut 1822 unit, pelabuhan utama 8, pengangkut pesawat 1 unit, kapal penghancur 21 unit, kapal selam 68 unit, fregat 42, kapal patroli pantai 368 unit 6, kapal penyapu ranjau sekitar 39 unit, dan kapal amphibi sekitar 121 unit.
Angkatan Udara, China punya jumlah pesawat 1900 unit. Cukup menakjubkan. Helikopter 491 unit, lapangan udara 67 unit.
Mengakhiri catatan ini, rekomendasi yang diberikan ialah agar pancingan AS dan kelompok negara proxy-nya sekutu terhadap China supaya masuk ke lingkaran tema PD III di Laut China Selatan sebaiknya dihindari sementara ---diulur-ulur waktu--- sambil ia terus membangun kontra strategi dan meningkatkan kemampuan “gerilya”-nya guna menaklukkan negara di sekelilingnya. Akan tetapi rekomendasi ini boleh saja diabaikan apabila telah ada komitmen jelas, bahwa Rusia pun terlibat langsung bersama-sama China melawan AS dan sekutu. Itu baru imbang!
(Analisa ini disarikan dari berbagai sumber)
DATA TAMBAHAH TERKAIT KEKUATAN ANGKATAN BERSENJATA CHINA TERKINI:
Total Navy Ships: 972
Merchant Marine Strength: 2,012 [2012]
Major Ports & Terminals: 8
Aircraft Carriers: 1 [2012]
Destroyers: 25 [2012]
Submarines: 63 [2012]
Frigates: 47 [2012]
Patrol Craft: 332 [2012]
Mine Warfare Craft: 52 [2012]
Amphibious Assault Craft: 233 [2012]NI;
sumber : www.globalfirepower.com
Penulis : M Arief Pranoto dan Hendrajit, Peneliti Senior Global Future Institute
| Tweet |
